You are here
Home > Pilkada > ASN Kota Depok Dilaporkan Ke Bawaslu Terkait Netralitas

ASN Kota Depok Dilaporkan Ke Bawaslu Terkait Netralitas

“SS seharusnya dapat menjaga jarak dan integritas dan menjadi contoh kepada ASN yang lain,” -Eric Yansen Sihotang, Wakil Ketua Bidang Politik DPC PDI Perjuangan Kota Depok-

-Kota Depok-

-Patriot Palapa- Saat Kepala Daerah yang kemudian mencalonkan kembali untuk mengikuti kontestasi Pilkada maka keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat sorotan. Hal tersebut terjadi juga di Kota Depok, seorang pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, berinisial SS diduga memihak pada salah satu pasangan calon Wali Kota Depok.

Kejadian tersebut bermula saat SS mengantar petahana Wali Kota Depok Mohammad Idris bersilaturahim ke rumah mantan Wali Kota Depok periode 2000-2005. Seperti diketahui Idris berpasangan dengan Imam Budi Hartono maju sebagai calon Wali/Wakil Wali Kota Depok pada Pilkada 9 Desember mendatang. Dan SS juga membenarkan dirinya mengantar Idris ke rumah Badrul Kamal, September lalu. Tapi, dia berdalih sebagai bawahan yang mendampingi Idris sebagai wali kota Depok.

Terkait hal tersebut Ketua Bidang Politik DPC PDI Perjuangan Kota Depok didampingi oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kota Depok melaporkan SS ke Bawaslu Kota Depok, Kamis (29/10).

Ketua Bidang Politik DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Eric Yansen Sihotang, S.H, menyatakan bahwa netralitas ASN dalam perpolitikan di tanah air diatur dalam Pasal 11 huruf C PP Nomor 42 Tahun 2004. Pasal tersebut memerintahkan ASN untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. “sudah jelas, pertemuan tersebut bernuansa politik, kemudian sudah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang melarang pejabat negara/ASN terlibat atau membuat tindakan yang menguntungkan salah satu kampanye selama masa kampanye”, paparnya.

Masih menurut Eric, Pasal ini kemudian diperinci kembali oleh surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017.

“SS seharusnya dapat menjaga jarak dan integritas dan menjadi contoh kepada ASN yang lain,” Eric Yansen.

Lebih lanjut dia mengatakan SS dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kota Depok mengakui ikut terlibat dalam pertemuan dengan Badrul Kamal.

Sementara itu, Sean Matthew, Kepala BBHAR PDI Perjuangan menambahkan bahwa praktik keterlibatan ASN dalam kampanye sudah marak terjadi di Kota Depok.

Menurut Sean, BBHAR PDI Perjuangan akan menembuskan surat ini ke Kementerian terkait yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, Komisi ASN, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Republik Indonesia dan sebagainya.

“Kasus keterlibatan ASN dalam pertemuan politik ini penting untuk ditindaklanjuti karena ASN adalah pelayan publik yang sudah seharusnya netral dalam Pemilukada,” ungkapnya.

“Sudah ada pakta integritas atau Surat Kesepakatan Bersama antara; Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kepala BPKN, Komisi ASN, dan Ketua Bawaslu RI supaya ASN menjaga netralitas dalam Pemilukada. Lalu ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 terkait hal ini juga. Harapan saya, ASN di Kota Depok dapat menjaga integritas selama Pemilukada Kota Depok,” pungkasnya.(Mac)

Leave a Reply

Top