You are here
Home > Politik > ABDUL MUIN HAFIED; KEDEPAN BUMD DIGANTI DENGAN PERSERO DAERAH

ABDUL MUIN HAFIED; KEDEPAN BUMD DIGANTI DENGAN PERSERO DAERAH

“Kita lagi persiapkan agar persero daerah mengganti semua BUMD yang ada di Kota Bekasi, agar dikelola secara profesional dan menambah kas daerah, jangan disubsidi terus karena merugi”, tegas Abdul Muin Hafied Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi.

-Kota Bekasi-

Rapat Estafet Komisi 3 terkait aset dan badan usaha milih daerah kota Bekasi dengan Komisi 3 DPRD berjalan cukup serius, Abdul Muin, Ketua Komisi 3 DPRD yang ditemui awak media usai rapat, Selasa sore (28/2020). Dia menerangkan kepada jurnalis bahwa tugas dewan sebagai pengawasan harus benar-benar difungsikan apalagi menyangkut anggaran daerah baik masuk maupun keluar.

“Seperti yang Kita ketahui bersama bahwa pencapaian target PAD Kita meleset dan turun jauh, ini ada apa? Dugaan kebocoran terhadap hal tersebut bukan suatu hal yang tak wajar, sebab berbagai perda mengenai pemasukan daerah sudah dibuat. Ambil saja satu contohnya, seperti perda parkir, harusnya naik, ini malah turun, menjadi satu pertanyaan besar”, papar Abdul Muin, politisi Partai Amanat Nasional.

BUMD Dan Perseroda

Diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang membuat kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang komprehensif. Dengan kebutuhan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut sebagai PP No. 54 Tahun 2017). Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut sebagai BUMD) antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, masih banyaknya Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Melihat dari hal-hal tersebut perlunya dikaji lebih lanjut mengenai organ kepengurusan dari BUMD sendiri.

BUMD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Peseroda). PERUMDA adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Peseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Hal ini membuat perbedaan kedudukan Kepala Daerah selaku mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Apabila dalam PERUMDA, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal (selanjutnya disebut KPM). Sedangkan apabila dalam PERSERODA, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham. Selain itu, berkaitan dengan organ kepengurusan BUMD sehari-hari, dalam BUMD berbentuk PERUMDA, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017, organ BUMD terdiri atas KPM, Dewan Pengawas dan Direksi. Sementara berdasarkan Pasal 29 ayat (3) PP No. 54 Tahun 2017, organ BUMD berbentuk PERSERODA terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.

Organ Dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017, organ PERUMDA terdiri dari KPM (yang setara dengan RUPS dalam PERSERODA), Dewan Pengawas (yang setara dengan Komisaris untuk PERSERODA) dan Direksi. Organ tertinggi dalam BUMD berbentuk PERUMDA adalah KPM untuk PERUMDA. Sementara organ tertinggi dalam BUMD berbentuk PERSERODA adalah RUPS. Ketentuan mengenai organ tertinggi ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 PP No. 54 Tahun 2017 yang mengatur bahwa Kepala Daerah berkewenangan mewakili PERUMDA dalam hal kepemilikan kekayaan umum daerah yang dipisahkan pada PERUMDA. Dengan kata lain, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal dalam PERUMDA sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017. Kewenangan Kepala Daerah sebagai pemilik modal tersebut meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk PERUMDA. Pasal 1 angka 15 PP No 54 Tahun 2017 menjelaskan bahwa RUPS adalah organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam PERSERODA. RUPS berwenang atas segala hal yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris. Dalam hal ini Kepala Daerah merupakan wakil Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di RUPS atau dapat juga memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut ketua komisi 3 itu memaparkan bahwa diharapkan setelah BUMD diganti dengan Perseroda maka perkembangan dari setiap usaha tersebut akan termonitoring secara detil, sahamnya akan dilepas ke perusahaan lain yang memang bergerak dibidangnya dan direkturnya akan disaring melalui fit dan proper test sehingga benar-benar bisnis tersebut berjalan secara profesional dan menguntungkan, ujarnya.(Mac)

Leave a Reply

Top