You are here
Home > Pendidikan > KETUA KOMISI 4 TEGASKAN PERATURAN KADISDIK MENYELESAIKAN PERSOALAN OUTING SEKOLAH SE-KOTA BEKASI

KETUA KOMISI 4 TEGASKAN PERATURAN KADISDIK MENYELESAIKAN PERSOALAN OUTING SEKOLAH SE-KOTA BEKASI

“Inspektorat sudah melakukan klarifikasi bahwa kegiatan Outing Kelas sudah sesuai dengan peruntukan proposalnya”, -Sardi, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi.

-Kota Bekasi-

Polemik mengenai outing kelas di SMP Negeri 1 Kota Bekasi berujung kepada pemanggilan semua pihak yang terkait digedung DPRD Kali-Malang (24/01/2020). Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi 4 Sardi Effendi beserta Komite Sekolah, Kepala Sekolah SMPN1, Inspektorat dan pihak travel.

Berita yang beredar adalah miss communication, tegas Sardi setelah mendengar klarifikasi dari pihak inspektorat, bahkan sudah ada auditor mengenai laporan keuangan nya, proposal kegiatan dan laporan kegiatan sudah sesuai dengan prosedur yang ada, ungkapnya.

“Kami minta komite sekolah itu agar melakukan tata kelola organisasi yang baik sesuai dengan tupoksinya yaitu menjaga soliditas antar anggota komite dan orang tua, komite juga melakukan tugas pengawasan mengenai 8 standar kependidikan tercapai di SMP Negeri 1. Terkhusus untuk acara belajar dan mengajar yang diadakan diluar sekolah Saya minta agar ada peraturan khusus yang mengaturnya, apakah itu peraturan kepala dinas atau mungkin kalau diperlukan peraturan walikota supaya tidak menjadi polemik dikemudian hari”, tandas Sardi Politikus PKS Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi.

Sardi juga meminta agar kelak bila ada orang tua murid yang mempunyai permasalahan dengan pihak sekolah, maka Komisi 4 siap untuk menerima semua aduan dan keluhan masyarakat mengenai dunia pendidikan dikota Bekasi, Keputusan Kepala Dinas nomor 421.71/Kep 43-Disdik/I/2020 Mengenai Pedoman Penyeleggaraan Study Tour Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Di Kota Bekasi harusnya sudah menjadi acuan yang jelas untuk sekolah SD dan SMP yang ada dikota Bekasi, pungkasnya.

Terpisah, Rudy Heryansyah, wakil ketua komisi 4 dari fraksi PDI Perjuangan, menunggu laporan transparansi lanjutan mengenai penggunaan cash back baik pembelanjaan barang maupun subsidi kepada yang tidak mampu, ujarnya.(Mac)

Leave a Reply

Top