MENGENAI SURAT EDARAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PROGRAM KS-NIK, INI TANGGAPAN dr. JANET STANZAH

-Kota Bekasi-

Surat edaran Walikota Bekasi tertanggal 29 November yang berisi tentang pemberhentian sementara pelayanan KS-NIK dan akan merumuskan kebijakan tentang pelayanan kesehatan yang bersifat komplementer dan tak tumpang tindih dengan program JKN yang dikelola oleh BPJS mendapat perhatian serius dari pemerhati kesehatan masyarakat yang juga merupakan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Janet Stanzah.

Janet yang ditemui disela kesibukan nya baik sebagai praktisi kecantikan maupun pelayanan kepada masyarakat sebagai anggota dewan terpilih 2019-2024 mengatakan bahwa surat edaran yang dieluarkan oleh Walikota Bekasi sudah tepat dan patut mendapat apresiasi karena sudah mentaati peraturan yang berlaku.

“Apresiasi yang sebesar-besarnya atas keputusan Walikota dan langkah ini sudah tepat dan Walikota menjadi contoh kita semua yang harus taat kepada peraturan perundang-undangan, hanya yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa surat edaran tersebut tertanggal mundur ya? Dan saran Saya kepada Walikota agar segera membuat perwal baru terkait hal pelayanan kesehatan, ada masa kosong dimana intergrasi KS-NIK ke BPJS dimana pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terhenti”, ungkap dr. Janet Stanzah kepada pihak media.

Lebih jauh dr (praktisi) kecantikan ini memaparkan bahwa semangat KS-NIK ini harus dilanjutkan, bertolak dari RAPBD yang sudah disepakati bersama bahwa ada anggaran jamkesda berbasis NIK senilai 300 Milyar lebih, maka anggaran ini bisa dialokasikan untuk menjamin sekitar 544.000 warga Bekasi yang selama ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS, menjadi peserta JKN kelas 3. ”Apabila dana tersebut di alokasikan kesana, cukup untuk mencover semua warga Bekasi yang selama ini belum menjadi peserta BPJS, diluar dari peserta yang sudah memiliki BPJS Non PBI, jadi dengan demikian tidak ada lagi warga Bekasi yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS”, papar anggota DPRD Komisi 4 Fraksi PDI Perjuangan ini.

“Kelebihan dari BPJS adalah setiap Rumah Sakit yang bekerja-sama tidak boleh menolaknya dan bisa dirujuk dimana saja bahkan diluar Provinsi sekalipun, pasien tidak menumpuk di satu RSUD saja seperti yang terjadi belakangan ini, yang punya penyakit khusus bisa ditangani secara baik dirumah sakit khusus, jadi sudah seharusnya BPJS menjadi pelayanan satu pintu untuk kesehatan, mengenai buruknya pelayanan, hal ini bisa dibikinkan perdanya untuk memberikan sangsi atas setiap rumah sakit yang menolak pasien” tegas dr. Janet.

Praktisi kesehatan yang cukup vokal dibidang pelayanan kesehatan merupakan Ketua cabang PERDESTI ( Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia ) wilayah DKI Jakarta sekaligus anggota team medis Baguna ( Badan Penanggulangan Bencana) DPP PDI Perjuangan juga Direktur Klinik Kecantikan Janet Stanzah yang mempunyai beberapa klinik kecantikan di Kota Bekasi, bendahara Fraksi PDI Perjuangan Kota Bekasi yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan kesehatan masyarakat.(Mac)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *