You are here
Home > Healthy Life > Jaminan Kesehatan Nasional Adalah Usaha Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Masyarakat Indonesia Khususnya Di Bidang Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional Adalah Usaha Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Masyarakat Indonesia Khususnya Di Bidang Kesehatan

-Kota Bekasi-

Tarik ulur pengesahan RAPBD 2020 terkait beberapa Isu penting menyangkut kepentingan rakyat selain mengenai pendidikan , ketenagakerjaan juga tentang program Jaminan kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis NIK

Karena itu Jelang pengesahan RAPBD 2020 kota Bekasi, dr Janet Aprilia Stanzah anggota DPRD Kota Bekasi – Komisi IV – Fraksi PDI Perjuangan melakukan konsultasi dengan direktorat Litbang KPK dan Staff Ahli Kemenkes terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat berbasis NIK di Bekasi dan korelasinya dengan BPJS.

Sesuai Undang undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk dan dikelola melalui suatu badan pemerintah yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 BAB XII Tentang Dukungan Pemerintah Daerah pasal 99 sampai 102 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang menjalankan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikan dengan program jaminan kesehatan yang di selenggaran oleh BPJS Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 halaman 45 poin 8 menyebutkan bahwa : Pemerintah daerah tidak di perkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan daerah dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda.

Anggaran jaminan kesehatan daerah yang ada tidak boleh lagi digunakan untuk memberikan jaminan kesehatan yang sama dengan JKN namun bisa dianggarkan untuk menunjang dan meningkatkan fasilitas , sarana dan prasarana layanan kesehatan ( yankes)

Dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh direktorat Litbang KPK agar Jamkesda Kartu Sehat Berbasis NIK untuk segera berintegrasi dengan JKN BPJS dengan beberapa pertimbangan antara lain :

  1. Prinsip portabilitas dimana peserta mendapatkan jaminan kesehatan yang berlaku di seluruh Indonesia dan memudahkan rujukan peserta di tingkat Nasional
  2. Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia khususnya di bidang kesehatan, dimana peserta yang mampu didorong untuk menjadi peserta JKN Mandiri, bagi peserta yang aktif bekerja, maka 4% iuran premi dibayarkan oleh perusahaan tempat peserta bekerja dan hanya 1 % premi dibayarkan dari gaji Peserta, sedangkan peserta yang tidak mampu maka preminya akan dibayarkan oleh pemerintah
  3. Menghindari tumpang tindihnya pengadaan anggaran kesehatan antara PBI APBD dan PBI APBN
  4. Menghindari besarnya Fraud / menyalahgunaan anggaran kesehatan daerah yang dapat merugikan keuangan daerah

Edukasi masyarakat yang terus menerus perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan penting memiliki tabungan kesehatan antara lain JKN BPJS agar seluruh warg Indonesia mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan.

Mengapa JKN BPJS?
“ Sebab BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional yang ditunjuk secara sah oleh Undang Undang dan Perpres serta Permendagri dan Program JKN memberikan jaminan kesehatan dengan iuran yang relatif murah sehingga hak masyarakat akan kesehatan dapat di peroleh dan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di bidang kesehatan, dimana peserta yang mampu didorong untuk menjadi peserta mandiri sedangkan peserta yang tidak mampu, preminya akan dibayarkan oleh pemerintah,” ujar dr Janet.(Red)

Leave a Reply

Top