TANGGAPAN OMBUDSMAN TERKAIT BERITA VIRAL KOTA BEKASI

-Kota Bekasi-

Video yang beredar luas didunia maya yang kemudian viral dan menjadi topik hangat pembicaraan diberbagai kalangan mengenai unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi Organisasi Masyarakat(ormas)  terhadap sebuah mini market di Jalan Raya Narogong Kota Bekasi membentuk sebuah image bahwa Kota Bekasi adalah Kota Preman. Adanya surat tugas yang  yang dikeluarkan oleh pemkot Bekasi yang kemudian menjadi dasar dan legalitas dari aksi demo terjadi pun menjadi pokok bahasan.


Menanggapi keberadaan surat tugas tersebut, Teguh Nugroho, Ketua Ombudsman perwakilan Jakarta Raya saat diminta keterangan(5/11) menyatakan bahwa setiap orang atau lembaga sebetulnya berhak untuk ikut dalam proses lelang pengelolaan perparkiran. Dan penentuan tentang pengelolaan perparkiran di kabupaten atau kota yang diputuskan oleh walikota atau bupati selaku kepala daerah sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum. Ada mekanisme yang mengaturnya dan tidak bisa penunjukan langsung, paparnya.

Lebih jauh Ketua Ombudsman Jakarta Raya ini menegaskan bahwa ada kriteria yang harus dimiliki oleh peserta tender yaitu  memiliki kapasitas baik perlengkapan maupun personil dan hal lainnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan sekarang ormas juga bisa ikut lelang pengadaan barang dan jasa bukan hanya badan swasta saja”, ungkap Teguh Nugroho

“Tapi tetap dalam kerangka lelang tidak dalam penunjukan, Bapenda selaku institusi yg mendapat penugasan dari Walikota seharusnya yang melakukan pengelolaan dan tidak dengan meminta pihak swasta dalam hal ini mini market yg melakukan persetujuan seperti yang terlihat dalam video tersebut, lahan parkir sudah merupakan PSU(prasarana, sarana dan utilitas) yang pengelolaanya diserahkan kepada pemerintah

a.    Memiliki nomor pokok wajib pajak;

b.    Memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon warga negara Indonesia;

c.    Memiliki surat izin tempat usaha (SITU);

d.    Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan.

Terkait adanya dugaan Mal Administrasi yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi, Teguh Nugroho mengatakan akan melihat dan mempercayakan dulu ke pengawas internal di Pemkot Bekasi, “fungsi kami berjalan kalau pengawas internal tidak berjalan dan Saya mendengar bahwa pihak Walikota dan Polres sudah sepakat akan melakukan pendalaman terkait hal itu termasuk jika ada unsur pidana, Kami menunggu dulu” pungkasnya.(Mac)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *