-Kolom Opini-

Penyampaian janji politik yang menjadi Program Kampanye PKS saat Pileg/Pilpres 2019 tentang penghapusan pajak motor, pemberlakuan SIM seumur hidup, bebas pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan dibawah 8 juta masih segar terekam menjadi ingatan bagi masyarakat umum, tak bisa dipungkiri bahwa janji politik yang fenomenal tersebut berhasil membawa PKS memenangkan beberapa daerah pemilihan, janji-janji yang sekarang ditagih oleh para pemilih untuk direalisasikan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dulunya bernama Partai Keadilan (PK) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia yang berawal dari gerakan – gerakan dakwah di berbagai kampus Indonesia. Slogan PKS adalah ‘Berkhidmat Untuk Rakyat’ dan didirikan pada 21 Mei 1998, berupa penggabungan dari Partai Keadilan serta PK Sejahtera. Dalam perjalanannya, PKS beberapa kali mengalami konflik internal, misalnya ketika pada 2013 Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap oleh KPK atas dugaan suap impor daging sapi sehingga ia harus mundur dari jabatan Presiden PKS.

Kembali pada pembahasan mengenai janji politik PKS, Provinsi DKI Jakarta sudah memulai memberlakukan penghapusan denda atau sanksi administrasi untuk sembilan jenis pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan melalui Peraturan Gubernur no 89 tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya tahun 2019 dan juga Pergub 90 tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah.

DKI Jakarta bisa menjadi contoh awal dimana kebijakan otonomi daerah bisa diberlakukan secara sektoral kedaerahan, akankah daerah lain dimana PKS memimpin beberapa daerah dengan berkoalisi dengan partai lain bisa menerapkan hal yang serupa? Mengingat bahwa janji politik tersebut keluar dari sebuah partai yabg berbasis keagamaan dimana janji adalah sebuah hal yang sakral untuk diucapkan dan sesuatu yang harus ditepati, hanya PKS dan strukturalnya yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dan tentunya ini akan berkorelasi dengan pertarungan Pilkada yang akan dilakukan kedepan dibeberapa daerah, karena bila janji tersebut tak ditepati dengan berdalih dibalik kata-kata bahwa PKS bukanlah partai pemenang pemilu secara nasional, jawaban tersebut bisa saja menjadi sebuah bumerang yang akan melukai tuan nya sendiri.

Berikut ini provinsi dimana PKS dan koalisinya berhasil mengusung beberapa kepala daerah pada pilkada kemarin:

  1. Pilkada Provinsi Sumatera Utara (pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah)
  2. Pilkada Provinsi Riau (pasangan Syamsuar-Edy Nasution)
  3. Pilkada Provinsi Kalimantan Barat (pasangan Sutarmidji-Ria Norsan)
  4. Pilkada Provinsi Kalimantan Timur (pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi)
  5. Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan (pasangan pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman)
  6. Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat (pasangan Zulkieflimansyah-Siti Rohmi).(Mac)

-Sumber Social Media-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here